Skema Penyaluran Dana Desa 2020 Diubah

JAKARTA – Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengubah kebijakan penyaluran dana desa untuk tahun 2020. Perubahan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Dana Desa dimanfaatkan sejak awal tahun.

Mendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, bahwa skema alokasi anggaran Dana Desa pada tahun 2020 ini mengalami perubahan.

“Pada tahun ini, kami mengubah skemanya. Biasanya baru sekitar 20 persen dari Dana Desa yang ditransfer ke desa. Sekarang, ditingkatkan menjadi 40 persen,” jelas Halim, Senin (13/1).

Halim menuturkan, bahwa perubahan skema tersebut bertujuan agar desa bisa memanfaatkan Dana Desa secara optimal. Sebab menurutnya, selama ini pencairan dana untuk tahap akhir mengalami kendala karena waktunya yang pendek.

“Mulai tahun ini juga kami melakukan terobosan, yakni dana tidak ditransfer ke kabupaten, melainkan langsung ke rekening desa,” ujarnya.

Halim juga menjelaskan untuk pengamatan bisa langsung dilakukan dengan berbagai tahapan, misalnya pengawasan APBDes dan produk yang dihasilkan.

Khusus untuk desa mandiri, kata dia, tidak menggunakan skema tersebut, melainkan terbagi dua, yakni 50 persen tahap awal dan 50 persen tahap akhir.

“Saat ini masih ada sekitar 27.000 desa tertinggal. Ini yang kami upayakan bisa dientaskan, minimal separuhnya pada tahun ini,” terangnya.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Sonny Harry B. Harmadi menegaskan bahwa pemerintah sepakat bahwa penyaluran Dana Desa tahun 2020 dijalankan sesuai PMK No. 205/PMK.07/2019.“Untuk itu, kami meminta Kementerian Dalam Negeri diminta segera mengirimkan surat edaran kepada pemerintah daerah (pemda) untuk percepatan pemenuhan penyaluran tahap I DD tahun 2020,” katanya.

Sonny menuturkan, penyaluran DD tahap I ditargetkan paling cepat dilaksanakan pada bulan Januari dan paling lambat pada bulan Juni. Sedangkan, tahap II paling cepat di bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus, sementara untuk tahap III paling cepat dilakukan pertengahan tahun atau sekitar bulan Juli.

“Dengan Desa tersosialisasi melalui surat edaran itu diharapkan akan mempercepat penyaluran tahap I. Kemenko PMK dan Kemendes PDTT dalam waktu 1 (minggu) ini agar dapat memantau daerah yang layak salur dan untuk dilakukan penyerahan secara simbolis oleh Presiden,” tuturnya.

Dirjen Perimbangan Keuangan, Astera Primanto mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan perubahan skema penyaluran Dana Desa tersebut. Penyaluran Dana Desa akan berubah dari sebelumnya 20% di tahap satu, 40% tahap dua, dan 40% tahap tiga menjadi 40% di tahap satu, 40% di tahap dua, dan sisanya 20% di tahap tiga.

Adapun, dalam perubahan kebijakan penyaluran tersebut, Prima mengatakan, telah melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Meski begitu, kata Prima, perubahan kebijakan skema penyaluran perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah, agar siap menyerap anggaran yang disalurkan lebih besar di awal tahun.“Kami perlu mendorong juga agar daerah siap dengan percepatan (penyaluran) ini, termasuk mengetahui apa saja yang harus dipenuhi, syarat-syarat yang harus dipenuhi dengan tahap penyaluran 40%-40%-20% itu,” pungkasnya. (der/yok/fin)

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!